LAMPUNG BERHIMPUN : KEMISKINAN dapat menimbulkan sikap radikal, pemberontakan, bahkan revolusi. Jika dibiarkan, berarti kita tengah memelihara bom waktu yang suatu saat akan meledak. Semua pihak memiliki kewajiban moral untuk turut serta memerangi kemiskinan. Sebab jika kemiskinan masih merajalela, ledakan sosial dalam bentuk kekerasan massa sulit dibendung.

Sebagian dari aksi kekerasan itu berpijak pada doktrin jihad. Akibatnya, masyarakat barat memberi stigma bahwa Islam dan kaum muslim sebagai agama dan umat beragama yang melegalkan kekerasan. Berikut penuturan Sekretaris Umum Lampung Berhimpun Rahiman Sabirin kepada CMM.

Banyak kalangan menganggap fanatisme beragama sebagai embrio munculnya gerakan radikal. Namun, sebagian mengaitkannya dengan persoalan ekonomi. Menurut Anda, apa persoalannya?
Sejak munculnya era keterbukaan di Indonesia, misalnya, banyak harapan yang tersimpan belum menjadi kenyataan: sandang, pangan, dan papan masih menjadi beban serta harga diri sedang digadaikan. Harapan akan munculnya pemimpin baru dari generasi baru yang bisa membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik sangat dinantikan.

Temuan Hasil Survay dilapangan yang telah di lakukan Oleh LSI (Lembaga Survay Indonesia)

• Secara umum warga mendukung prinsip bahwa setiap warga punya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum Presiden, dalam Pilkada gubernur, bupati, maupun walikota.
• Warga menghendaki agar pencalonan presiden, gubernur, bupati dan wali kota tidak hanya boleh oleh partai politik tapi juga boleh oleh kelompokkelompok di luar partai maupun perorangan.
• Pencalonan hanya oleh partai politik, apakah itu dalam pemilu Presiden maupun dalam Pilkada, dipandang publik sebagai pengekangan terhadap hak-hak politik warga.
• Aspirasi warga secara nasional ini merupakan tantangan bagi partai politik.
• Kalau partai memandang bahwa calon independen merupakan sumber bagi terciptanya politik yang semakin terfragmentasi, dan sumber bagi efektivitas pemerintahan, maka pandangan ini belum cukup tersosialisasi di masyarakat sehingga warga pada umumnya memandang positif calon independen.
• Sentimen positif terhadap calon independen tersebut bisa juga muncul dari pengalaman bahwa calon-calon yang dimonopoli oleh partai politikpun cenderung bekerja kurang efektif juga. Karena itu tidak ada alasan nyata bagi warga untuk menyerahkan seleksi kepemimpinan strategis kepada partai politik.

Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan calon independen bisa diajukan sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden tahun 2009.

Hal itu disampaikan DPD dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Khusus RUU Partai Politik serta RUU Susduk DPR, Kamis (6-9).

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD Muspani mengatakan tidak bisa dimungkiri perumusan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 mengarah pada hanya parpol dan gabungan parpol yang dapat mengusulkan calon presiden dan wapres. “Meskipun demikian, UUD 1945 sama sekali tidak melarang pencalonan dari unsur perseorangan,” ujarnya.

Pasal-pasal lain, ujarnya, juga tidak mengatur calon independen. “Sesuatu yang tidak diatur dalam konstitusi tidak otomatis inkonstitusional. Dalam hukum, sesuatu yang tidak dilarang, tetapi juga tidak dianjurkan berarti boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan,” kata Muspani.

|Lampung Berhimpun|

Reporter CMM dg Hj. Nida Djohansyah Makki (Ketua Lampung Berhimpun)
Sekarang ini sedang maraknya eforia syariat Islam. Apa komentar anda?
Memang dewasa ini penegakan syariat Islam telah mendapat sambutan positif, meski terjadi penolakan sistematis secara politis, penolakan terhadap syariat Islam terjadi karena kekhawatiran berlebihan dan tak beralasan. Masyarakat Islam di Indonesia yang makin terdidik dan terbuka hatinya untuk menerima syariat. ”Semakin cerah berpikir, semakin ketemu nilai yang baik dari syariat. Kesadaran dan kebutuhan agar syariat Islam terimplementasikan dalam gerakan dan segenap aktivitas sosial sangat dirindukan oleh umat.

Perlu ngak Indonesia menjadi sebuah negara Islam untuk lebih menjamin terlaksananya penegakan Syariat Islam tersebut?
Umat Islam memang sudah semestinya bersatu memperjuangkan penegakan dan penyebarluasan syariat Islam, namun bukan untuk mendirikan sebuah negara Islam. Seperti zaman Nabi tak disebut negara Islam, tapi negara Madinah, Politik bukan satu-satunya jalan penegakan syariat Islam, karena masih ada jalan dakwah dan pendidikan. Sebagai bangsa Yang Berketuhanan Yang Maha Esa, perjuangan menegakkan syariat Islam tidak perlu sampai merombak UUD 1945. Karena kita meyakini, sesuai Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta yang menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi.

Demokrasi Kapitalistik versus Kedaulatan Rakyat
Oleh Rahiman Sabirin ( sekjen Lampung Berhimpun)

Demokrasi yang sedang bergerak cepat di Indonesia cendrung dinilai sebuah lompatan demokrasi dari rentetan demokrasi yang terjadi sebelumnya. Bahkan lebih ekstrim dipandang sebuah keberhasilan Indonesia modern. Benarkah demikian. Sejak berlakunya demokrasi terpimpin kita saksikan masyarakat kita juga sengsara, meski sedikit eksis di bidang politik tapi relative terjadinya campur tangan asing di republic ini. Rezime soekarno dengan lantang menyuarakan Demokrasi terpimpin selama beberapa tahun saja, kemudian diganti demokrasi Pancasila dibawah rezime Soeharto yang berlangsung lebih tiga dasawarsa. Selama demokrasi pancasila Rakyat juga belum merasakan secara sempurna refleksi dari sebuah kemerdekaan dan kehidupan mereka berubah sedikit saja.

LAMPUNG BERHIMPUN : KEMISKINAN dapat menimbulkan sikap radikal, pemberontakan, bahkan revolusi. Jika dibiarkan, berarti kita tengah memelihara bom waktu yang suatu saat akan meledak. Semua pihak memiliki kewajiban moral untuk turut serta memerangi kemiskinan. Sebab jika kemiskinan masih merajalela, ledakan sosial dalam bentuk kekerasan massa sulit dibendung.

Sebagian dari aksi kekerasan itu berpijak pada doktrin jihad. Akibatnya, masyarakat barat memberi stigma bahwa Islam dan kaum muslim sebagai agama dan umat beragama yang melegalkan kekerasan. Berikut penuturan Sekretaris Umum Lampung Berhimpun Rahiman Sabirin kepada CMM.

LAMPUNG INDEPENDEN: Ketua KPU Bandar Lampung Budiharjo siap memelopori jajaran KPU agar lembaganya segera mengeluarkan rekomendasi—peraturan tambahan ke KPU Pusat–guna mengatasi kevakuman hukum, menyusul putusan MK soal pencalonan kepala daerah dari independen.

Langkah tersebut dilakukan jika dalam waktu dekat pemerintah dan DPR tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah. Ia menilai, kelambanan menyikapi putusan Mahkamah bisa menimbulkan masalah di daerah. “Saya siap memelopori untuk dating ke Jakarta khusus masalah ini,” ujar Budiharjo, Senin.

Untuk mengatasi masalah pascaputusan MK, menurut Budiharjo diperlukan keberanian pemimpin mengambil inisiatif baik dalam konteks usulan revisi UU atau keputusan Presiden mengeluarkan perppu. “Misalnya, pemerintah dan DPR tidak segera merevisi UU 32/2004. Begitu juga dengan perppu, pemerintah tidak segera mengeluarkan aturan tersebut sedangkan revisi tidak jalan. Kalau seperti ini, KPU daerah bisa mendesak KPU pusat mengeluarkan peraturan seperti diamanatkan MK,” ujar Budiharjo.

Pemerintah menjamin aturan teknis calon independen dapat diberlakukan bulan Januari 2008. Ini berarti Pilgub Lampung bisa diikuti pasangan calon gubernur dari jalur independen.

Dalam konferensi pers menjelang perayaan HUT ke-4 Mahkamah Konstitusi (MK) dan peresmian gedung baru MK di Jakarta, Minggu (12-8), Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyampaikan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang calon independen. Saat bertemu Jimly hari Jumat (10-8) di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden berjanji segera mengeluarkan aturan teknis tentang calon independen dalam pemilihan kepala daerah. SBY menargetkan bulan Januari tahun depan bisa diterapkan.

INDEPENDEN LAMPUNG: Presiden Yudhoyono dan DPR hari ini, Rabu (22-8), menggelar rapat konsultasi membahas calon independen dalam pemilihan kepala daerah.

“Rapat konsultasi digelar untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review UU 32/2004,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (21-8).

Menurut Hatta, pemerintah telah siap membahas perubahan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPR juga memiliki inisiatif untuk mengubah UU 32/2004 pada pasal yang memungkinkan adanya calon independen. “Yang lainnya, seperti persyaratan dan lain-lain, biarkan berkembang dalam pembahasan-pembahasan. Yang terpenting sesegera mungkin pemerintah dan DPR melaksanakan putusan MK,” ujar Hatta.

Ia mengatakan calon independen hanya dimungkinkan untuk pemilihan kepala daerah dan bukan pemilihan presiden. UUD 1945 tidak membuka ruang bagi calon independen dalam pilpres. “Pasal 6a Ayat (1) dan (2) dalam UUD menjelaskan pasangan calon presiden diusulkan parpol atau gabungan parpol. Tidak sama sekali menyebutkan independen,” kata Hatta.

INDEPENDEN LAMPUNG : Partai Golkar sepakat calon independen segera bisa mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena itu, dalam konsultasi antara DPR RI dengan presiden yang dijadwalkan Rabu (22/8), Fraksi Partai Golkar berupaya mempercepat penyediaan perangkat calon independen bisa maju. Golkar mematok calon independen didukung kisaran 15 persen dari jumlah pemilih.

Demikian diungkapkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santosa saat berdialog dengan jajaran Radar Lampung kemarin. ’’Sungguh, tidak ada keuntungan bagi Golkar menghambat calon independen ikut pilkada,’’ katanya.